Kebijakan pembangunan

Dalam menunjang keberhasilan Pembangunan di Desa Pelindung Jaya, maka ditetapkan kebijakan yang mengacu pada kebijakan daerah Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung maka arah kebijakan adalah :

Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kebijakan ini diarahkan untuk :

Meningkatkan pendapatan masyarakat disektor Pertanian untuk menuju swasembada pangan.
Meningkatkan usaha Agrobisnis dan home industri.
Meningkatkan pendapatan masyarakat disektor peternakan.
Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Kebijakan ini diarahkan untuk :

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa.
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan ini diarahkan untuk :

Peningkatan pengetahuan masyarakat dibidang IPTEK melalui pelatihan dan penyuluhan terpadu.
Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat dan Keagamaan.

Kebijakan ini diarahkan untuk :

Peningkatan sarana prasarana ibadah dan kegiatan keagamaan.
Penataan dan pembinaan Lembaga Keuangan Masyarakat.
Pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional.
Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Kebijakan ini diarahkan untuk :

Pemberdayaan lembaga sosial masyarakat dalam menunjang pembangunan.
Mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan .
Melestarikan budaya gotong-royong.
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi produktif.
Peningkatan Pendidikan, Pemuda dan Olah raga serta Kesehatan masyarakat

Kebijakan ini diarahkan untuk :

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun informal.
Pengembangan taman bacaan masyarakat.
Peningkatan Pola Hidup bersih dan Sehat (PHBS)
Pengembangan usaha Keluarga Muda Mandiri.
Pembinaan Karang Taruna.
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan/Kesetaraan Gender

Kebijakan ini diarahkan untuk :

Pembinaan dan pelatihan kader PKK.
Pengembangan kelompok Simpan Pinjam Perempuan.
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif untuk perempuan.
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Kebijakan ini diarahkan untuk :

Peningkatan sarana dan prasarana poskamling.
Mengembangkan sistim keamanan terpadu.
Pembinaan dan penyuluhan hukum terpadu.

Facebook Comments